ANALISIS KOREKSI FISKAL PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG PADA PT. BAKTI MANDIRI PERKASA

Sebelum membuat laporan keuangan fiskal, setiap
perusahaan pada umumnya harus memiliki laporan
keuangan komersial yang disusun berdasarkan Peraturan
Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di
Indonesia. Selain itu, laporan keuangan komersial juga
bertujuan untuk analisa koreksi fiskal sebagai dasar
perhitungan pajak terhutang oleh perusahaan, yang dapat
dilihat dari laporan laba rugi perusahaan. Salah satunya
adalah PT. Bakti Mandiri perkasa yang merupakan badan
usaha yang telah menyusun pembukuan sesuai dengan
Peraturan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang
berlaku di Indonesia dan merupakan wajib pajak di KPP
Pratama Wonocolo Surabaya. Akan tetapi, PT. Bakti Mandiri
Perkasa mendapat Surat Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP bahwa dalam SPT
PPh Tahun 2018 terdapat biaya PPh 21, biaya cadangan
kerugian piutang, biaya atas selisih PPh 22 dan 23, biaya BPJS
Kesehatan dan biaya BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat
dijadikan pengurang dalam laporan laba rugi. Sehingga
terjadi kesalahan perhitungan beban pajak pada SPT
Penghasilan (PPh) tahun 2018.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui
Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan yang Terhutang pada PT
Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018. Teknik pengupulan data
dalam penelitian ini diperoleh dari interview kepada
manager keuangan dan data yang diperoleh dari staff
akuntansi dan pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini
adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik
kesimpulan penelitian. Untuk validasi data dalam penelitian
ini menggunakan uji credibility dengan teknik tringulasi dan membercheck. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
terdapat kesalahan koreksi fiskal PT Bakti Mandiri Perkasa
terhadap laporan keuangan komersial yang tidak sesuai
dengan prinsip taxability deductibilty maka dapat
disimpulkan bahwa terjadi perubahan laba fiskal yang
diperoleh perusahaan. menurut peneliti laba fiskal PT. Bakti
Mandiri Perkasa tahun 2018 sebesar Rp. 6.197.798.543,00.
Dengan adanya perubahan laba fiskal tahun 2018 maka
seharusnya pajak penghasilan yang terhutang SPT Tahunan
PT. Bakti Mandiri Perkasa tahun 2018 sebesar Rp.
859.090.414,-. Sehingga terdapat selisih kurang bayar PPh
Pasal 29 sebesar Rp. 199.123.636,-.
Kata kunci:laporan keuangan komersial, koreksi fiskal, pajak
penghasilan yang terhutang